Analysis of Law Enforcement Against Over Dimension Over Load (ODOL) Violations According to the Road Traffic and Transportation Law

Riza Muttaqin; Abdul  Halim; Subroto Rindang Arie Setyawan

Authors

Riza Muttaqin Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Abdul Halim Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
Subroto Rindang Arie Setyawan Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin

Keywords:

Over Dimension Over Load (ODOL), Traffic Law, over dimension, over load, law enforcement

Abstract

Over Dimension Over Load (ODOL) is one of the most serious violations in road traffic and transportation in Indonesia, with high risks to safety and damage to infrastructure. Although Law No. 22/2009 on Road Traffic and Transport regulates ODOL violations, there is an imbalance in the categorization of punishment: *over dimension* violations are considered a crime (Article 277), while *over load* is only categorized as a misdemeanor (Article 307). This research utilizes a normative legal research method with a statutory approach, highlighting weaknesses in the enforcement and substance of the law that risk leading to unfairness and ineffectiveness of sanctions. The results show that the disparity in ODOL penalty categories does not provide an adequate deterrent effect and has the potential to reduce legal compliance. To address this inconsistency, it is recommended that Article 277 and Article 307 be revised so that they are both regulated as equivalent criminal offenses with more severe sanctions, including high fines or imprisonment. This reformulation aims to strengthen law enforcement and improve road safety.

References

Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT;

Ariyanti, V. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), hlm. 46;

Bambang Waluyo, 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika;

Barda Nawawi Arief, 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. III, Edisi I Jakarta: Kencana Prenada Media Group;

Barda Nawawi Aief, 2019. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Citra Aditya Bakti;

Dellyana Shant, 1988. Konsep Penegakan Hukum, Jakarta: Liberty;

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984. Penegakan Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta;

Munir Fuady, 2005. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Bandung: PT. Citra Aditya,

Roeslan Saleh, 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Ghalia;

Roeslan Saleh, 2011. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Centra;

Sarifuddin Azwar. 1998. Metode Penelitian.Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2001;

Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing;

Sudikno Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty;

Teguh Prasetyo, 2010. Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada;

Tesmirizal, 2020, dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, dengan Judul: “PENERAPAN PASAL 307 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KELEBIHAN MUATAN KELAPA SAWIT (Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur)”

Yunanto Dwi Handoko, 2021, dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS TENTANG “OVER DIMENSI” DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR SEMARANG.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;